Optimalkan Penggunaan Dana Desa, Pemkab Demak Gelar Sosialisasi

 danadesaDEMAK – Kamis (7/4) bertempat di Pendopo Kabupaten, dilaksanakan acara Sosialiasi Kebijakan Dana Desa. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut agar penggunaan dana desa bisa lebih maksimal demi pemerataan pembangunan di Kabupaten Demak.

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DR. Boediarso Teguh Widodo, Anggota Komisi V DPR RI, Fathkan Subchi, serta jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Demak, Drs. Harwanto tersebut juga dihadiri Camat dan Kades se-Kabupaten Demak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya tentang Desa telah memberi perubahan mendasar dalam sistem Pemerintahan Desa. Undang-Undang tersebut mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dengan kemandirian tersebut, desa dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan kekuatan sendiri. Kemandirian tidak hanya diukur dari kewenangan saja, tetapi juga bagaimana kewenangan dapat dilaksanakan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Namun dalam pelaksanaannya, tetap dibutuhkan pendampingan dari SKPD terkait. Pemerintahan desa tidak bisa dibiarkan bekerja dan berjalan sendiri tanpa pengawasan. Dana desa yang besar berpotensi untuk disalahgunakan bila tidak disertai dengan pengawasan. Oleh karenanya, diperlukan sumber daya pendamping desa yang berkompeten dan capable (mumpuni).

Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2015 mengalokasikan dana desa sebesar 73,8 milyar rupiah, dan tahun 2016 sebesar 165,8 milyar rupiah. Mengingat besarnya dana yang dialokasikan untuk desa, maka penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus jelas dan transparan. Pada kesempatan ini saya ingatkan kepada seluruh Kepala Desa untuk benar-benar paham tentang mekanisme pengelolaan dana desa. Jangan sampai ada Kepala Desa yang terjerat masalah hukum hanya karena ketidaktahuan tentang pengelolaan dana desa. Kepala Desa harus berhati-hati, cermat, dan amanah dalam mengelola desa desa. Selain itu Kepala Desa juga harus paham tentang pentingnya disiplin maupun pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat,” tegas Wakil Bupati.

Wabup menambahkan bahwa Kepala Desa, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD juga harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kepada para Camat saya himbau agar dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa di wilayah masing-masing sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Saya harapkan seluruh elemen terkait dapat saling bersinergi, sehingga dana desa dapat dikelola dengan baik,” pungkasnya. (Media Center)

 

 

Comments are closed.