BKD Demak Gelar Sosialisasi Etika Profesi ASN

bkdDEMAK – Di era reformasi birokrasi seperti saat ini, keberadaan dan kinerja ASN selalu mendapat sorotan maupun kritikan dari semua elemen masyarakat. Citra, kemampuan, dan kewajiban ASN sebagai aparatur negara ditantang untuk dapat mengantisipasi dan mengakomodir berbagai aspirasi, serta harapan masyarakat. Bahkan di dalam kehidupan pribadi sekalipun, ASN harus dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 1 Ayat 5 disebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Demikian disampaikan Bupati Demak, HM. Natsir, saat membuka acara Sosialisasi Etika Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak, Senin (17/10) di Gedung Bina Praja.

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut Komisioner Aparatur Sipil Negara (ASN), DR.Waluyo dan Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, Drs.Muhammad Arif Irwanto, MSi. Acara dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 08.30 – 12.00 WIB diikuti oleh Pejabat Struktural Eselon II dan III, sesi kedua pukul 12.30 – 15.30 WIB diikuti Pejabat Struktural Eselon IVa.

Bupati mengatakan bahwa pada tahun 2016 terdapat kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong setelah Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan harus mengikuti tahapan sesuai ketentuan Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, yaitu meliputi pengumuman lowongan jabatan, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, wawancara akhir, penelusuran rekam jejak, dan penetapan hasil seleksi.

”Pejabat pimpinan tinggi memiliki peran strategis dalam birokrasi, sehingga perlu dilakukan seleksi yang bersifat terbuka dan kompetitif. Perlu saya sampaikan bahwa selama ini di Kabupaten Demak telah dilaksanakan assesment test bagi eselon II, III dan IV. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya masing-masing,” jelas Bupati.

Sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi baru kepada para peserta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ketika seorang aparatur negara melakukan pembenahan birokrasi secara internal dan melakukan inovasi di bidang pelayanan publik, maka diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Demak. (Media Center)

Comments are closed.