Sosialisasi Penyusunan APBD Elektronik Oleh KPK RI
>
>
Sosialisasi Penyusunan APBD Elektronik Oleh KPK RI

DEMAK – Bupati Demak HM. Natsir mengucapkan selamat datang kepada segenap rombongan dari KPK RI atas kesediaannya menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Penyusunan APBD Secara Elketronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung DPRD Kabupaten Demak, Senin (15/7).
Bupati berharap, selepas kegiatan itu akan ada penyelarasan perencanaan yang lebih intensif antara eksekutif dan legislatif. Mengingat keduanya harus memiliki persamaan persepsi, utamanya dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang outputnya adalah untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menjelaskan, sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan melalui aplikasi e-Planning dan e-Budgeting. Penerapan e-Planning dan e-Budgeting dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakat dan semua stakeholder terhadap akses informasi, sebagai acuan untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.
“Ketersediaan informasi di dalam e-Planning akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah. Mengingat aplikasi ini mengharuskan adanya bottom up, top down, dan partisipasi dari masyarakat. Ini berarti bahwa seorang kepala daerah harus memiliki kedekatan dengan konsituennya. Bukan saja secara politik saja, tetapi juga kedekatan secara emosional dan sosial budaya dengan segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sehingga nantinya akan terselenggara pemerintahan daerah yang bersih dalam transparansi anggaran dan perencanaan serta minim akan tidak korupsi,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Natsir, dibutuhkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap regulasi dan tahapannya. “Saya berharap kedepan akan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan tertib administrasi. Dengan demikian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dapat terus kita pertahankan,” pungkasnya. (Humas Demak)

Bagikan

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart