Rapat Paripurna Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
>
>
Rapat Paripurna Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

DEMAK – Rapat paripurna KE-47 Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap Raperda atas perubahan peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang Wilayah Kab Demak Tahun 2011-2031 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Demak, Senin(30/12).
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Demak HM.Natsir,S.Ag,MM,M.Pd, Wakil Bupati Demak Drs.Joko Sutanto, Kasdim Mayof Inf. Kadarusman yang mewaki Dandim 0716, Ketua DPRD Kab. Dem H.Fahrudin Slamet Bisri,SE ak, Wakil Ketua DPRD Kab. Demak Nurwahid S.H, Sekda Kab Demak Dr Singgih Srtyono, Kabakren Polres Demak Kompol Wahidin, Plt Sekwan DPRD Kab.Demak Sdr.Ahmad Nur Wahyudi ,SH,MH beserta Staf Sekwan, Ka.OPD dan Camat Se Kab.Demak.

Dalam Sambutannya Bupati HM.Natsir,S.Ag,MM,M.Pd menyampaikan, Perjalanan panjang proses persetujuan Rancangan Perda tentang Perubahan Perda RT RW sudah dimulai sejak tahun 2016. berdasarkan hasil pambahasan awal antara Legislatif dan Eksekutif kemudin dilanjutkan dengan keluarnya Rekomendasi Persetujuan Substansi oleh Gubemur Jawa Tengah. hasil Validasi KLHS terhadap Revisi RT RW. Rekomendasi dari Badan informasi Geospasial dan terakhir telah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian Agraria dan Tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Disampaikan pula bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 245 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 95 Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Raperda ini nantinya harus melewati satu tahapan Iagi yaitu Evaluasi Gubernur, sehingga dibutuhkan kekompakan dan kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif guna mengawal proses Evaluasi Gubernur tersebut.

Diharapkan Raperda ini nantinya dapat melengkapi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dunia usaha. mendorong iklim investasi Daerah dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.(kominfo/pendim)

Bagikan
Jam (Aktif) With JavaScript

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart