Sep 12

Pemkab Demak Fasilitasi Keluhan Pengusaha Hiburan

DEMAK – Pemerintah Kabupaten Demak memfasilitasi keluhan yang datang dari para pengusaha hiburan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Demak.
“Boleh saja tidak setuju dengan sebuah peraturan asal tidak anarkis serta tidak melanggar hukum dan norma agama,” kata Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Windu Sunardi yang secara langsung menemui para pengusaha hiburan di Ruang pertemuan Staf Ahli Bupati Demak, Rabu (12/9). Lebih lanjut Windu menjelaskan, apapun jenis regulasinya yang mengatur gerak langkah kegiatan pembangunan, pasti ada pihak yang keberatan, maka mari disikapi dengan baik dan bijaksana.
Windu mengaku bahwa per tanggal 31 Agustus 2018 materi Raperda yang dimaksudkan sudah clear dan saat ini masih proses permohonan registrasi pada tingkat Gubernur dan pihaknya akan berkoordinasi dengan provinsi Jawa Tengah agar diadakan evaluasi di tingkat Provinsi. “Semoga hasilnya bisa diterima oleh semua pihak dan ada solusi terbaik bagi masyarakat Demak ini,” ungkap Windu.
Mukhlis, salah satu pengusaha hiburan yang beralamat di desa Trengguli mengaku keberatan dengan beberapa pasal yang terdapat pada Raperda tersebut. “Kami keberatan dengan usaha hiburan yang hanya boleh diselenggarakan di hotel bintang lima saja dan berjarak 5 kilometer dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah, dan rumah sakit,” keluhnya. Pihaknya memohon agar usaha hiburan tersebut tidak dibatasi karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk mencari nafkah. (Humas Demak)