Nov 30

BPJS Ketenagakerjaan Merangkul GTT dan PTT Serta Non ASN

DEMAK – BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama perlindungan atas kecelakaan kerja, memasuki hari tua dan pensiun, hingga kematian. Melalui BPJS Ketenagakerjaan inilah diharapkan mampu meng-cover keinginan para pekerja, khususnya segenap pekerja Non ASN dan GTT/PTT dapat bekerja dengan nyaman.
“Melalui BPJS Ketenagakerjaan ini saya tidak ingin mendengar bahwa ada tenaga honorer yang tidak terlindungi,” ujar Bupati Demak HM Natsir saat menghadiri Pemberian apresiasi kepada Pemkab Demak dan sosialisasi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai pemerintah non pegawai negeri di Amantis Kamis (29/11).
Menurut bupati, sesuai perpres Nomor 109 Tahun 2013, Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial. Termasuk Pemkab Demak untuk mengikutkan pekerja Non ASN dan GTT/PTT agar mendapatkan program jaminan sosial. Yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan program pensiun.
“Saat ini ada 6118 tenaga Non ASN dan GTT/PTT telah tercover BPJS Ketenagakerjaan. Atas dasar itulah, alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Demak menerima piagam penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas peran aktif dan kepeduliannya terhadap perlindungan pegawai pemerintah non ASN dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Bupati.
“Saya minta agar seluruh pekerja Non ASN yang dibiayai APBD dapat ikut BPJS Ketenagakerjaan. Jika ada yang berlum terdaftar, segera daftarkan. Sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal karena merasa terlindungi,” pungkasnya.
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jateng dan DIY Moch Triyono menjelaskan Pemkab Demak adalah daerah yang pertama kali di Jateng yang seluruh ASN sudah 100% menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berarti tugas bupati dan sekda sudah lengkap.
“Belum semua daerah mendaftarkan ASN maupun non ASN ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Demak yang pertama 100% di Jateng dan DIY. Dengan demikian, resiko warga miskin baru di Demak sudah terkurangi. Karena dengan ikut BPJS santunan atas kecelakaan kerja bisa langsung diberikan, sehingga ahli waris tidak kesulitan,” ujarnya didampingi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit Yosef Rizal.
“Klaim akan dibayar setelah dokumen lengkap, hanya dalam tiga hari sudah kita bayarkan. Sehingga tidak ada warga miskin baru di Demak. Kami apresiasi sekali atas respon positif terhadap BPJS. Kami ingin dieksploitasi dan ekplorasi, supaya ASN fokus pada pekerjaan. Agar biaya-biaya itu kami yang menanggulangi,” tegasnya.
Selanjutnya mereka akan melebar ke pegawai non formal seperti petani dan nelayan, karena hanya dengan membayar Rp 16800 perbulan mereka akan mendapat jaminan sosial selama 1 bulan. (Humas Demak)