KABUPATEN DEMAK

DEMAK - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Demak pada Selasa (21/10/2025) di RM Malaya, Jalan Lingkar Demak.

Pembahasan difokuskan pada penyusunan pelaksana tugas dalam sistem komando penanganan darurat bencana, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menghadapi potensi bencana. 

Dr. Zela Septikasari dari Lavanterra Energy selaku fasilitator menjelaskan Secara keseluruhan, penyusunan dokumen Bab 1 hingga Bab 8 RPKB sudah dalam tahap finalisasi. Masih ada beberapa data sumber daya yang perlu dilengkapi oleh beberapa pihak. 

Dalam diskusi membahas bencana prioritas yang menjadi fokus penanggulangan di Kabupaten Demak. Berdasarkan kajian risiko, banjir masih menjadi ancaman utama, disusul fenomena rob, kekeringan, dan abrasi pantai. Namun, untuk rob sendiri belum dapat dikategorikan sebagai bencana karena belum adanya penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, Agus Sukiyono, dalam arahannya menyampaikan bahwa penyusunan RPKB merupakan langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana.

“Penanggulangan bencana bukan hal yang sulit jika sudah ada panduan yang jelas. Dengan perencanaan yang matang, simulasi dan tanggap darurat bisa dilakukan lebih sistematis. Masyarakat juga akan lebih siap menghadapi potensi bencana seperti banjir atau kekeringan”, ujarnya.

Pihaknya juga menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam penyusunan konsep Perencanaan Tangguh Kebencanaan (PTKB). Ke depan, BPBD Demak akan meluncurkan program Bistana (Bisa Tangguh Bencana) sebagai ujung tombak penanganan bencana di tingkat desa. Program ini merupakan bagian dari visi Bupati Demak agar setiap desa memiliki kesiapsiagaan dan kemampuan pemulihan mandiri pascabencana.

“Desa harus mampu menyusun mitigasi bencana sesuai karakter wilayahnya, siap saat darurat, dan bisa bangkit sendiri setelah bencana. Ini menjadi semangat kita dalam membangun masyarakat yang tangguh bencana”, tambahnya.

Sedangkan Agus Pramono dari Dinas Kominfo Kabupaten Demak menyarankan agar dibentuk satu unit kerja sama lintas kabupaten untuk memperkuat koordinasi saat terjadi bencana. “Dengan adanya unit kerja sama lintas daerah, pembagian tugas akan lebih jelas dan penanganan darurat bisa berjalan cepat serta terkoordinasi”, ucapnya. (Red-kmf/apj).