KABUPATEN DEMAK

DEMAK - Sekda Demak Akhmad Sugiharto menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya mendorong percepatan program penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah

Ditambahkan, dari Pemerintah Pusat telah menargetkan 80 MBG yang nantinya akan diawasi oleh Satuan Pelaksana Program Intervensi (SPPI).

“Saat ini baru terealisasi 11. Itu artinya baru sekitar 15 persen yang berjalan,” ujar Sekda Demak Akhmad Sugiharto pada saat mendampingi Ketua Dewan Hukum Nasional melalui Tim Khusus dari Dewan Ekonomi Nasional melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Selasa (22/07/2025).

Hingga pertengahan Juli 2025, jumlah dapur MBG secara nasional telah mencapai lebih dari 2.000 unit, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 6–7 juta siswa.

Pemerintah juga menargetkan jumlah tersebut bisa meningkat hingga 30 ribu dapur hingga akhir tahun, tergantung kesiapan para mitra, baik dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pelaksana mandiri.

“Kita optimis, meskipun saat ini belum ada target resmi dari pusat untuk penyelesaian, kita terus berupaya agar 80 MBG bisa segera terwujud di Demak”, tutur Akhmad Sugiharto.

Ia juga berharap ke depannya agar lebih banyak lagi mitra yang tertarik bergabung dalam program MBG ini, terutama di wilayah-wilayah pelosok.

Menurutnya, setiap satu unit MBG memerlukan tiga personel yang terdiri dari tenaga SPPI, ahli gizi, dan tenaga kesehatan.

Selain itu, pada pelaksanaan program tersebut tidak sepenuhnya bisa dipaksakan, karena mayoritas pengelola MBG merupakan mitra swasta yang harus memenuhi berbagai persyaratan.

“Mitra harus punya tempat sendiri, peralatan sendiri, dan tentu modal yang cukup besar. Itu yang jadi kendala utama saat ini”, jelasnya.

Pihaknya menyebut, sebaran MBG yang sudah aktif saat ini baru ada di wilayah Demak kota, Wonosalam, dan Gajah. Padahal, pemerintah daerah ingin agar program ini bisa menjangkau kecamatan-kecamatan yang menjadi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem, seperti Sayung, Bonang, hingga Mijen.

“Kita sudah minta agar SPPI bisa mendorong mitra untuk membuka layanan MBG di lokasi-lokasi yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Karena di daerah-daerah seperti itu justru lebih dibutuhkan”, pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Tim Khusus Dewan Ekonomi Nasional, Letkol Constantinus Rusmanto, menjelaskan bahwa pihaknya ingin memastikan secara langsung proses pelaksanaan program MBG di lapangan berjalan sesuai harapan.

“Karena ini program langsung dari pemerintah dan menjadi prioritas dari Bapak Presiden, kita ingin sama-sama mensukseskan. Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama”, ujar Rusmanto.

Diketahui pula, program ini berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, pengawasan dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan.

“Kalau ada masukan, bisa langsung disampaikan kepada Kepala Dapur, Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), atau Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi (SPPG)”, imbuhnya. (Prokompim)