KABUPATEN DEMAK

DEMAK - Pemerintah Kabupaten Demak menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Triwulan I. Hal ini disampaikan Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, S.E., dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan APBD Triwulan I yang digelar di Gedung Gradhika Bina Praja, Senin (28/4/2025).

Dalam sambutannya, Eisti’anah meminta seluruh perangkat daerah memperkuat pengendalian internal dan menertibkan administrasi pelaksanaan kegiatan. Ia menegaskan, pelaksanaan APBD harus tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. “Kita harus mengelola keuangan dan program secara optimal dengan menjaga akuntabilitas, transparansi, dan berorientasi pada hasil”, ujarnya.

Bupati juga menekankan lima poin penting kepada jajarannya, antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepatuhan terhadap aturan belanja, kesesuaian standar pekerjaan fisik, penertiban aset dan persediaan, serta penguatan kolaborasi lintas program untuk mendukung reformasi birokrasi.

Sementara itu, Wakil Bupati Demak, Muhammad Badruddin, M.Pd., dalam sambutannya mengingatkan bahwa evaluasi bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab kepada rakyat dan kepada Tuhan. “Setiap rupiah dalam APBD adalah amanah rakyat. Kita harus pastikan manfaatnya dirasakan nyata oleh masyarakat”, katanya.

Berdasarkan laporan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Demak, realisasi anggaran hingga 25 April 2025 mencapai 22,11 persen dari total pagu Rp 2,61 triliun. Sementara, realisasi pendapatan tercatat sebesar 27,56 persen dan realisasi PAD sebesar 28,11 persen.

Serapan anggaran tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meski masih terdapat sejumlah catatan, terutama terkait keterlambatan pengadaan barang dan jasa, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), serta serapan bantuan keuangan provinsi yang belum optimal.

Pemerintah Kabupaten Demak mengidentifikasi beberapa permasalahan yang harus segera dibenahi, mulai dari validitas perencanaan, pengelolaan aset yang belum tertib, hingga pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja. Perbaikan diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya, seiring dengan upaya mempercepat pembangunan daerah secara lebih merata dan berkelanjutan. (Prokompim)