KABUPATEN DEMAK

DEMAK - Pemkab Demak melalui Inspmenggelar kegiatan Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik yang diikuti oleh perwakilan dari perangkat daerah se-Kabupaten Demak pada hari Senin (21/07/2025). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kapasitas aparatur dalam menghadapi berbagai potensi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pelatihan akan dilangsungkan selama 5 hari bertempat di Hotel Aston Inn Kota Semarang tersebut menghadirkan Narasumber dari Instruktur pelatihan BPKP Jawa Tengah sekaligus nantinya memberikan materi dan pengarahan terhadap peserta diklat yang berjumlah peserta sebanyak 25 Orang yang merupakan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Pada kesempatan tersebut, Inspektur Daerah Kabupaten Demak, Kurniawan Arifendi melaporkan
Kegiatan ini merupakan wujud dari kepercayaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Demak kepada APIP yang ada di Inspektorat.

Ditambahkan Inspektur, bahwa SDM kita belum sampai 1/3 dari yang dilakukan assesment oleh Kementerian. Pihaknya juga menganggap banyak orang yang mengharap APIP sebagai garda terdepan dalam menghadapi berbagai permasalahan dilingkungan Pemerintah Daerah.

“Terimaksih dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah kepada Inspektorat Kabupaten Demak. Pelatihan ini sangat penting bagi kami, melalui APIP Inspektorat semoga dapat mewujudkan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Demak yaitu Demak semakin bermartabat, maju dan sejahtera”, tuturnya.

Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin dalam sambutannya mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut, karena kegiatan tersebut adalah hasil kolaborasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pusdiklatwas.

“Kerja sama lintas institusi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pengawasan internal dan kualitas tata kelola Pemerintahan di Daerah. Karena Saat ini, tata kelola organisasi sektor publik dituntut untuk lebih adaptif, transparan, dan bertanggung jawab”, ucap Wabup.

Dilanjutkan, manajemen risiko menjadi fondasi penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, menjaga integritas, serta meminimalisir potensi kerugian, baik secara finansial maupun reputasi.

Ia menambahkan, sebagai unsur pengawasan internal, APIP memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi risiko dan langkah mitigasinya.

“Pelatihan ini menjadi sangat relevan dan penting, bukan hanya sebagai penguatan kapasitas teknis, tetapi juga sebagai bagian dari perubahan budaya organisasi menuju manajemen berbasis risiko”, jelasnya.

Terakhir Gusbad Berharap, pelatihan tersebut dapat menghasilkan output yang konkret, yaitu meningkatnya kompetensi SDM pengawasan, terbentuknya pemahaman yang seragam mengenai penerapan manajemen risiko, serta tumbuhnya semangat kolaboratif dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pengelolaan Pemerintahan Daerah.

“Kami berpesan agar peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta menjadikan pelatihan ini sebagai bekal dalam mengawal program-program pembangunan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel”, pungkasnya.

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Buyung Wirono Samudro mengungkapkan dengan perkembangan teknologi sangat cepat, Pemerintah Daerah dituntut harus mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat di Indonesia.

Adapun birokrasi Pemerintah diharapkan bisa lincah dalam melayani masyarakat atas berbagai perubahan yang terjadi.

“SDM harus mampu mempertimbangkan berbagai hal dengan cepat dan tepat. Namun disisi lain juga harus mampu mencermati berbagai resiko yang timbul. Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Demak yang sudah melaksanakan pelatihan kegiatan Manajemen Risiko. Kabupaten Demak menjadi yang ke- 3 se- Indonesia yang melaksakan Pelatihan Manajemen Risiko”, pungkasnya.

Materi yang disampaikan meliputi dasar-dasar manajemen risiko, penyusunan profil risiko organisasi, teknik mitigasi risiko, serta praktik penyusunan dokumen manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dan studi kasus agar lebih memahami implementasi di lapangan. (Prokompim)