KABUPATEN DEMAK

DEMAK – Pemerintah Kabupaten Demak memprioritaskan penanganan infrastruktur di kawasan rawan banjir dan banjir rob melalui pemetaan tingkat kerentanan, analisis akar permasalahan bencana, pendekatan incremental planning / pembagian penanganan secara bertahap sesuai kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa serta kebutuhan pembiayaan dengan kerjasama pendanaan lintas tingkatan. Berdasarkan skala kawasan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa.

Kepala Bapperida Kabupaten Demak, Masbahatun Niamah, menjelaskan bahwa penentuan prioritas penanganan infrastruktur didasarkan pada tingkat kerentanan wilayah dan besarnya dampak risiko yang ditimbulkan. Kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, potensi kerugian ekonomi maupun kerusakan fisik yang besar, serta wilayah yang menghadapi risiko ganda berupa banjir dan rob menjadi perhatian utama pemerintah.

Menurutnya, wilayah yang mengalami banjir sekaligus rob membutuhkan penanganan khusus karena masyarakat menghadapi dampak bencana yang berlapis. Oleh karena itu, pemerintah perlu menentukan titik-titik prioritas agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Selain mempertimbangkan tingkat kerawanan, pemerintah juga melakukan analisis terhadap akar permasalahan bencana. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab utama permasalahan di setiap wilayah, apakah dipicu oleh banjir, rob, atau kombinasi keduanya, sehingga solusi yang diterapkan sesuai dengan kondisi lapangan”, kata Kepala Bapperida Kabupaten Demak, Masbahatun Niamah, saat menjadi narasumber Podcast di Radio Suara Kota Wali. Selasa, (13/10/2026).

“Karena itu, sinergi pendanaan dan pembagian peran antarpemerintah diperlukan agar penanganan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah Kabupaten Demak juga melakukan pemetaan kebutuhan serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menentukan program yang harus didahulukan”, jelasnya.

Ditambahkan, penanganan infrastruktur tidak dapat dilakukan sekaligus di seluruh wilayah karena adanya keterbatasan anggaran. Dengan demikian, pemerintah perlu menyusun tahapan penanganan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak yang dirasakan masyarakat.

Ia menilai koordinasi lintas pemerintahan menjadi hal penting mengingat luasnya wilayah Kabupaten Demak dan besarnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Anggaran infrastruktur daerah yang tersedia saat ini dinilai belum mencukupi untuk menangani seluruh persoalan secara menyeluruh. (Red-kmf/apj).