Pendidikan politik Untuk Pemahaman dan peningkatan Partisipasi

DEMAK – Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) terus mendorong peningkatan kesadaran politik masyarakat guna memperkuat kehidupan demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Salah satunya melalui kegiatan Pendidikan Politik dalam Upaya Meningkatkan Demokrasi bertema “Partisipasi Politik Inklusif untuk Semua” yang digelar bersama Yayasan Bina Insan Cendekia Kabupaten Demak, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Demak Eisti’anah tersebut berlangsung di Ballroom Wakil Bupati Demak. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua Yayasan Bina Insan Cendekia Kabupaten Demak, Achmad Ghufron, serta Praktisi Humas dan Digital Marketing PKU Muhammadiyah, Rachma Febyola. Adapun peserta kegiatan merupakan pengurus PKK desa yang mewakili setiap kecamatan se-Kabupaten Demak.

Dalam sambutannya, Bupati Eisti’anah menyampaikan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat mengenai kehidupan demokrasi. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tumbuh masyarakat yang sadar politik, kritis, cerdas, serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses penyelenggaraan pemilihan umum atau kegiatan memilih pemimpin dan wakil rakyat. Lebih dari itu, demokrasi merupakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta turut mengawal jalannya pemerintahan.

Ia menegaskan, setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, partisipasi politik harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, gender, usia, maupun kondisi fisik.

“Partisipasi Politik Inklusif untuk Semua mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses demokrasi. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa tertinggal, tidak didengar, ataupun tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya”, kata Eisti.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol, Kendarsih Iriani, menjelaskan bahwa kegiatan pendidikan politik tersebut bertujuan memberikan edukasi, pemahaman, dan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik yang inklusif dalam kehidupan demokrasi.

Menurutnya, demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun penyelenggara pemilu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara.

“Melalui pendidikan politik ini, kita ingin mendorong terciptanya masyarakat yang sadar politik, memiliki kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu menggunakan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggung jawab”, jelasnya. (red-kmf/ist)